Berita Terkini

87

KPU Kota Tidore Kepualaun menghadiri kegiatan Bimtek Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antar Waktu bagi DPRD Kabupaten/Kota

#TemanPemilih, KPU Kota Tidore Kepualaun menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 17-18 November 2025 KPU Kota Tidore Kepulauan dihadiri oleh Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan Fitriah Hi Muhammad dan Admin Simpaw Farhahdila Lutfi. Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Malut Mohtar Alting bersama Anggota Reni SA. Banjar. Dalam sambutannya Mohtar menekankan pentingnya pemahaman bersama terhadap ketentuan hukum dan prosedur dalam proses PAW. Mohtar melanjutkan bahwa cara memahami PKPU harus cermat sehingga dapat membedakan dimana posisi KPU dan partai politik, ada wilayah Parpol yang tidak bisa dimasuki. Ia menambahkan mekanisme PAW, apakah meninggal dunia, diberhentikan oleh Parpol, maupun mengundurkan diri semuanya sudah jelas diatur dalam PKPU No 6 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2017 tentang PAW anggota DPRD.


Selengkapnya
109

Kolaborasi Kuat, KPU Gandeng BPK, BPKP, KPK, dan APH Perkuat Pengawasan Pemilu

Halo #SobatJDIH, Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kinerja pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, serta KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU” pada Selasa (29/10/2025). Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut hadir secara daring Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan Randi Ridwan, Ketua Divisi Pengawasan dan Hukum Abdulharis Do’a, serta jajaran sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan. Rapat koordinasi terbagi dalam empat sesi utama, yaitu:  Overview Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP, dimoderatori Inspektur Wilayah II H. Bakhtiar. Sinergitas KPU dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tipikor serta Peran APIP dan Biro Hukum disampaikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dimoderatori Inspektur Wilayah I Wahyu Yudi Wijayanti dan Karo Hukum Novy Hasbhy Munnawar Sosialisasi Whistleblowing System (WBS) oleh KPK, dimoderatori Inspektur Wilayah III Ferry Syahminan. Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK, juga dimoderatori Inspektur Wilayah III Ferry Syahminan. Selain sesi materi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Iffa Rosita turut memberikan arahan mengenai Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan peningkatan integritas di seluruh satuan kerja KPU.


Selengkapnya
86

KPU Kota Tidore Kepulauan Ikuti Rapat Evaluasi SPIP dan Pengelolaan JDIH Bersama KPU Provinsi Maluku Utara

Halo SobatJDIH, KPU Kota Tidore Kepulauan mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara secara daring. Bertempat di aula Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan pada Senin (27/10) Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Malut, Mohtar Alting, bersama Anggota Reni SA. Banjar, Iwan S. Seber dan Sekretaris KPU Malut, Kautsar Agus Hutari. Sedangkan Dari KPU Kota Tidore Kepulauan hadir Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan Randi Ridwan dan didampingi oleh Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Abdulharis Doa, Kasubbag Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum Asmad H. Muhamad, Kasubbag Sosdiklih, Parmas dan SDM Alwia M. Saleh serta Staf Sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan Dalam sambutannya, Mohtar menekankan pentingnya evaluasi SPIP dan JDIH sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Ia juga mendorong KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar dapat mengelola JDIH dan mengendalikan SPIP secara tepat waktu sesuai ketentuan, sebagai wujud pertanggung jawaban lembaga. "SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, dan hannya dijalankan KPU tapi merupakan instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan program kerja yang efektif dan efisien yang juga digunakan disemua instalasi/lembaga pemerintah". Ucap Mohtar. Arahan singkat juga disampaikan oleh ketua divisi Penyelenggara Pemilu, ketua divisi Perencanaan Data dan Informasi, serta Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara terkait pentingnya evaluasi SPIP dan pengelolaan laman JDIH. Pemaparan materi SPIP dan JDIH secara gamblang disampaikan oleh ketua divisi Hukum dan Pengawasan KPU Malut, Muhktar Yusuf, via daring. Muhktar menekankan KPU Provinsi dan Kab/Kota harus siap menghadapi tantangan dan mampu meningkatkan kualitas baik dalam pengelolaan JDIH maupun pengendalian intern di lingkungan kerja. #KPUMelayani


Selengkapnya
163

Kunjungan Kerja Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos

#TemanPemilih, Kunjungan Kerja Anggota KPU Betty Epsilon Idroos sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, di Kota Tidore Kepulauan, Rabu (15/10/2025). Selanjutnya, Betty menyampaikan bahwa penting bagi jajaran untuk dapat dilatih untuk mengumpulkan, menganalisa dan visualisasi data. Turut hadir KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Maluku Utara, baik langsung ataupun secara daring. #KPUMelayani KPU Provinsi Maluku Utara


Selengkapnya
104

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Coretax

#TemanPemilih, KPU Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Coretax Administration System (CTAS) di lingkungan KPU Kota Tidore Kepulauan pada hari Selasa 7/10/2025. Sosialisasi ini dipimpin oleh Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Fitriah Hi. Muhammad dan diberikan materi oleh Kepala Pajak Kota Tidore Kepulauan Achmad Heykal dan didampingi oleh Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Samsul Bahri Mahifa serta diikuti oleh staf sekretariat KPU Kota Tidore Kepulauan. Dalam arahan kegiatannya anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Fitriah Hi. Muhammad menyampaikan bahwa menyampaikan bahwa kegiatan bimtek kali ini penting karena kewajiban kita baik itu anggota komisioner maupun staf sekretariat sebagai wajib pajak sehingga ini menjadi tugas kita bersama agar kegiatan bimtek penguatan internal dapat dilaksanakan apalagi dengan adanya regulasi baru terkait penyampaian SPT Tahunan yang sudah harus menggunakan Akun Coretax, beliau berharap semoga dengan adanya bimtek ini tidak ada lagi kendala dalam penyampaian SPT Tahunan di awal tahun depan. Sementara itu Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik menyampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan ini terkait dengan regulasi baru yang mengharuskan pajak tahunan yang dilaporkan diawal tahun depan sudah diharuskan menggunakan aplikasi Coretax, sehingga KPU Kota Tidore Kepulauan mengundang kepala kantor pajak untuk dapat memberikan materi terkait pelaporan pajak SPT tahunan pada kegiatan bimtek penguatan internal kali ini. #KPUMelayani


Selengkapnya
111

Rapat Pleno Penetapan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setiap Bulan Berjalan

#TemanPemilih, KPU Kota Tidore Kepulauan menyelenggarakan rapat pleno Penetapan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  Setiap Bulan Berjalan bertempat di aula rapat KPU Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 2 Oktober 2025. ketua KPU Kota Tidore Kepulauan Randi Ridwan didampingi Anggota Bahrudin Tosofu, Abdulharis Doa, Sudirman Ismail, dan Fitriah Hi. Muhammad, Sekretaris Akmad Daud, Kasubbag Hukum dan SDM Alwia M. Saleh, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Zulfah Badriyah dan Kasubbag Teknis Sosdiklih dan Parmas Asman Hi. Muhamad dan staf Sekertariat KPU Kota Tidore Kepulauan. Randi dalam arahannya menyampaikan pentingnya koordinasi, transparansi, dan sinergi antar subbagian dalam pelaksanaan SPIP, khususnya terkait kelengkapan dan akurasi data dukung yang harus dilaporkan setiap bulan. Randi menambahkan perlunya setiap subbagian saling berbagi pengetahuan dan informasi teknis, sehingga proses pelaporan tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif peningkatan tata kelola internal. #KPUMelayani


Selengkapnya